KONTROVERSI INDONESIA

Merenungi arti Hari Kebangkitan dan Pendidikan Nasional 

Tahukah anda, sejak zaman penjajah sampai detik ini kita dan negara kita masih dikangkangi penjajah, lontaran kedaulatan rakyat hanyalah penghias bibir semata, sedangkan kenyataannya baik secara ekonomi, apalagi politik kita masih sangat tergantung dengan asing dan orang asing.

Tengoklah penetapan Hari Kebangkitan Nasional ( dan Hari Pendidikan Nasional ), AWAL ABAD 20, tahukah kita kalau secara nasional sudah didirikan ”DJAMIAT KHAER”, organisasi pendidikan sosial yang didirikan oleh bangsawan Arab Yaman dan bertujuan membantu bangsa Indonesia dari penindasan Belanda, yang kemudian mendukung sepenuhnya berdirinya SERIKAT DAGANG ISLAM, jauh sebelum Budi Utomo lahir.

Dari namanya saja sudah kelihatan Boedi Oetomo lahir untuk menyaingi gerak Djamiat Khaer ( yang artinya sama-sama jamaah yang baik ) atas inisiatif HENK SNEEVLIET dari Partai Sosialis Belanda, dan disambut oleh para priyayi dan orang-orang “ terdidik “ versi Belanda yang tentu saja sangat Belanda sekali, khususnya dari Mahasiswa di SCHOOL TOP OPLEIDING VAN INDISCHE ARTSEN – STOVIA -, yang tentu saja merupakan putra putri antek Belanda - karena bisa sekolah sampai ke STOVIA, dengan pengurus semuanya PEJABAT NEGARA ( seperti Bupati ) yang mana mungkin mereka mau menentang Belanda karena sudah menjadi sandaran hidupnya, memang bertujuan menyaingi gerak Djamiat Khair.

Sehingga sampai Kongres mereka di Solo tanggal 06 - 09 April 1928, masih MENOLAK CITA-CITA PERSATUAN INDONESIA, sementara ratusan organisasi bumi putera yang rata-rata dari para santri telah sepakat dengan SOEMPAH PEMOEDA 1928 pula.

Maka kita perlu tersenyum kecut orang berkoar-koar tentang kebangkitan nasional dari lahirnya organisasi yang sangat Belanda dan hanya bercita-cita kemakmuran priyayi jawa saja. Demikian juga dengan Hari Pendidikan Nasional.

Lihatlah back ground Ki Hajar Dewantoro yang merupakan priyayi kraton dan gerak juangnya yang tidak meng-Indonesia, yang tentu banyak bersentuhan dengan Belanda, ( Alhamdulillah pada akhirnya beliau menjadi anggota Serikat Islam), mengapa tidak KH. Wahid Hasyim dengan Nahdlatoel Oelama’-nya atau KH. Ahmad Dahlan dengan Moehammadiyah-nya, yang memang pejuang asli dari pribumi dan tidak bersentuhan dengan Belanda dengan kapasitas lembaga pendidikan yang me-nasional, yang dijadikan Hari Pendidikan Nasional ?

Kontroversi kedua, ditetapkannya huruf latin menjadi huruf nasional, sehingga jutaan warga yang sudah sangat mahir dengan tulisan arab pegon menjadi berstatus buta huruf, dilanjutkan dengan pendidikan formal adalah pendidikan warisan Belanda, sehingga elite-elite masyarakat adalah yang dekat dengan Belanda, jutaan santri yang sangat cerdas dan santun dibelantara Indonesia pun tersisih, atau ikut arus pendidikan sekuler. Nenek penulis yang namanya diabadikan untuk yayasan dan termasuk orang pintar dagang dan guru ngaji waktu itu, tiba-tiba dianggap pemerintah BUTA HURUF karena tidak bisa baca huruf latin, padahal selain ahli dagang beliau juga mengajar kajian kemana-mana.

Kontroversi ketiga, tengoklah hari-hari dalam seminggu, apa artinya Senin, apa artinya Selasa, apa artinya Rabu dan seterusnya sampai Sabtu, semua adalah istilah Islam dari Isnen, Tsalasa, Arba’a dan seterusnya, namun ketika mulai AHAD ?, yang terjadi adalah diganti Minggu dan kita tidak paham artinya, hanya yang kita tahu instansi-instansi resmi diliburkan, sekedar menghormati hari ibadah Belanda.

Kontroversi Keempat, adanya dasar Negara Pancasila yang menjamin Kerakyatan yang dipimpin oleh HIKMAH, KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN, semua istilah Islami, dimana di awal kemerdekaan banyak tokoh-tokoh bangsa dari para santri yang bisa mewarnai parlemen menjadi tersingkir karena berganti menjadi DEMOKRASI, yang arahnya adalah demokrasi sembako, sedangkan para santri tidak terlatih dengan budaya sogok menyogok seperti praktik kotor selama ini, dan kalau seseorang sudah berbicara dan bertindak secara DEMOKRASI / TIS seolah sudah HORDUG/ sudah hebat padahal melanggar konstitusi Negara Pancasila.

Kontroversi kelima, akhirnya sumber dari sumber masalah adalah keberadaan KUHP yang untuk mengatur dan mengendalikan bangsa ini masih 100 % Belanda. Dasar yang dipakai dari WETBOEK VAN STRAFRECH VOOR NEDER LANDSCH yang landasannya KATOLIK, dipakai untuk bangsa mayoritas Muslim, padahal akan gampang sekali MENGGANTI menyusunnya dengan kompilasi hukum yang berdasar Al Qur’an dan Sunah dengan hukum yang sangat sederhana, simple, murah dan tidak bertele-tele, karena misalnya masalah PIDANA ketika seseorang membunuh orang lain, maka fungsi Polisi / Jaksa/ Hakim akan kehilangan pekerjaan ( dan tentu saja pendapatannya ), bagaimana tidak karena urusan pidana demikian akan diselesaikan oleh yang berperkara sendiri dan Qodli hanya sebagai penentu, sehingga hukumannya bisa DIBALAS BUNUH, bisa diampuni dengan memberi diyat / denda yang jika tidak mampu negara wajib membayarkan, yang kalau sekarang dinilai sekitar Rp. 1,5 Milyard, apa tidak beres urusan. Bukan seperti sekarang ketika hukum sudah di urus Polisi urusan akan menjadi panjang apalagi kalau sudah masuk pengacara, sampai ke Jaksa dan baru Hakim, berapa anggaran yang resmi dan tidak resmi dikeluarkan, yang kalau ada ketetapan diberi hukuman berapa pun akan tetap dianggap tidak adil oleh keluarga korban.

Dan era sekarang ketika Belanda dan para anteknya sudah tidak begitu berpengaruh, bergantilah Orde dengan Orde Baru, dimana anak-anak cerdas dari bangsa ini dicuci otak di Amerika, sehingga mereka menjadi sangat Amerika, menjual negerinya untuk Amerika, ketergantungan politik dengan Amerika menjadi kiblatnya, sehingga meskipun kita sudah merdeka lebih dari 60 tahun namun kita masih dikangkangi penjajah, keluar dari mulut buaya jatuh ke mulut singa.

Kontroversi keenam, negara mensejahterakan rakyatnya dengan pendidikan gratis dan kesehatan gratis itu sudah jama’ dilakukan oleh negara yang AMANAH, namun apa yang terjadi di Indonesia……?, dengan kepatuhan kepada Amerika serta dikonsultani oleh USAID, dibuatlah sistem penyantunan kesehatan rakyat menjadi BPJS kesehatan ( dan BPJS ketenagakerjaan ), lihatlah konsepnya, bagaimana NEGARA MEMALAK duit rakyatnya, yang jika nanti di tahun 2019 sudah benar-benar memasyarakat, maka Amerika akan ikut masuk di Indonesia, dan bangsa minder waldegh complex ini tentu saja akan menyerahkan RECEHAN duit BPJS ke asuransi-asuransi Amerika dibanding kepercayaannya kepada instansi pemerintah yang sangat rendah.

Demikian juga kontroversi-kontroversi lainnya ( kontroversi ketujuh ), sampai yang remeh temeh seperti berpakaian dengan mengumbar aurat berlaku dimana-mana, bahkan tasyakuran / walimahan menjadi weeding dan lain-lain, sampai masalah besar NARKOBA DAN PORNOGRAPHI, bagaimana kita selalu digiring untuk mengikuti Amerika ( dan antek-anteknya ). Sedangkan untuk merubahnya bukanlah masalah mudah, karena kekayaan negara 80 % dikuasai asing dan orang asing yang rata-rata kaki tangan Belanda / Amerika, yang telah menciptakan perebutan parlemen tidak berdasar Pancasila tetapi berdasar Demokrasi, dan mereka menciptakan dengan cara gampang yaitu dengan membeli suara, yang kembalinya duit sudah mereka genggam baik yang halal maupun yang haram

Bagaimana dengan anda ?